Bioskop Pasifik, Kini dan Sejarahnya

Belanda, Sarekat. Bioskop Pasifik adalah salahsatu bioskop yang pernah berdiri di Kabupaten Sumedang, selain Bioskop Diana. Berbeda dari Bioskop Diana, Bioskop Pasifik termasuk bioskop tua. Menurut beberapa sumber, bioskop ini dibangun sejak tahun 1020-an oleh bangsawan Belanda bernama Boesee dan diresmikan oleh Pangeran Soeria Soemantri.

Dalam perkembangannya, bioskop ini pernah berganti nama beberapa kali. Setelah dibangun dengan nama Bioskop Pasifik, kemudian berganti nama menjadi Bioskop Sakura pada masa penjajahan Jepang, lalu berubah menjadi Bioskop Tjahaja,  Bioskop Kutamaya, dan berganti lagi Bioskop Pasifik. Belakangan, setelah tidak berfungsi lagi sebagai tempat pemutaran film, bangunan  tua ini dinamakan Pasifik Hariring.

Pada tahun 1923-an, ada peristiwa sejarah menyangkut bioskop ini. 

Sama dengan di daerah lain, di Sumedang juga pernah terjadi gejolak politik lokal, yakni antara Sarekat Rakyat yang berdiri lebih dulu dan Sarekat Hijau yang berdiri belakangan. Sarekat Rayat, dalam perkembangannya memiliki tingkat militansi yang cukup tinggi dan mengembangkan sikap kasar dan radikal terutama kepada Pemerintah, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, dan Sarekat Hijau.  Sarekat Rayat yang dipimpin Ujang Kaih dan diklaim  binaan PKI tersebut pada akhirnya menjadi ancaman bagi pemerintah dan kaum bangsawan Sumedang.

Khawatir Sarekat Rakyat makin kuat, seorang Patih Sumedang pada tahun 1923-an kemudian terang-terangan mendukung pendirian Sarekat Hijau sebagai perkumpulan para petani yang bertujuan untuk saling membantu dalam urusan kematian. Saat itu, Patih Sumedang mewajibkan penduduknya menjadi anggota Sarekat Hijau. Kepala desa diberi wewenang untuk menghukum penduduknya yang menolak masuk ke dalam perkumpulan ini.  Dengan arahan Patih Sumedang tersebut, Sarekat Hijau berkembang sangat pesat. Anggotanya mencapai puluhan ribu dan menyebar hingga ke wilayah lain di luar Sumedang.  Kendati kuat, Sarekat Hijau berbeda dari Sarekat Rakyat. Sarekat Hijau disebutkan selalu bersikap kooperatif kepada pemerintah sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai suatu ancaman.

Suatu ketika, pengurus dan para anggota Sarekat Rakyat mengajukan izin menggunakan Bioskop Pasifik untuk keperluan rapat intern organisasi. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak pengurus bioskop karena mereka tidak simpati terhadap radikalisme yang dikembangkan Sarekat Rakyat. Tidak terima dengan penolakan itu, pengurus Sarekat Rakyat melarang para anggotanya untuk menonton film yang diputar di bioskop itu. Sarekat Rakyat pun menghalang-halangi masyarakat yang hendak menonton film dengan melempari dan membuat keributan di sekitar Bioskop Pasifik.

Pengelola bioskop tak kalah akal. Supaya tidak sepi dari penonton,  pengelolanya kemudian memberikan potongan harga tiket pertunjukan terutama bagi masyarakat Sumedang yang menjadi anggota Sarekat Hijau. Promosi tersebut rupanya berhasil dengan baik karena setiap pemutaran film selalu dipenuhi oleh penonton yang sebagian besar berstatus sebagai anggota Sarekat Hijau.

Suatu ketika, karena ingin menonton film juga dengan potongan harga karcis, sejumlah anggota Sarekat Rayat datang ke bioskop untuk menonton. Tentu, mereka juga meminta potongan harga tiket seperti diberikan kepada para anggota Sarekat Hijau.

Akan tetapi, pengelola bioskop menolak permintaan mereka dan menjual tiket dengan harga normal. Penolakan tersebut memicu amarah para anggota Sarekat Rakyat. Seketika, mereka melakukan penyerangan kepada pengurus dan penjaga bioskop. Pengelola bioskop berusaha untuk melawan sambil berteriak minta pertolongan. Teriakan itu didengar oleh orang-orang di sekitar bioskop dan Pasar Sumedang, yang letaknya tidak jauh dari Bioskop Pasifik. Orang-orang itu lantas menyerang balik anggota Sarekat Rakyat sehingga kejadian itu berubah menjadi perkelahian massal.

Setelah sekian lama perkelahian massal tersebut berlangsung, jumlah anggota Sareka Hijau yang terlibat semakin banyak. Akibatnya, anggota Sarekat Rakyat mundur teratur dan perkelahian massal pun dapat dihentikan seiring dengan datangnya polisi ke lokasi perkelahian.

Peristiwa itu pada akhirnya sampai ke meja Gubernur Jenderal di Istana Bogor dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan para pejabat Pemerintah Hindia Belanda. Setelah mempelajari peristiwa tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memasukan Sarekat Rakyat ke dalam daftar perkumpulan yang perlu diawasi gerak-geriknya karena dipandang mengancam ketertiban umum. Sebaliknya, Sarekat Hijau dibiarkan berkembang karena menunjukkan sikap kooperatif kepada pemerintah. (dari berbagai sumber)